Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Muhammad Kadafi mendorong peningkatan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia menyoroti rendahnya jumlah warga Indonesia yang tamat kuliah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal ini disampaikan Kadafi dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Pendidikan tinggi adalah kunci kemajuan bangsa. Tapi data BPS menunjukkan hanya sekitar 10 persen penduduk Indonesia yang lulus perguruan tinggi. Ini jadi alarm bahwa akses ke jenjang pendidikan tinggi masih sangat terbatas,” kata Kadafi, Rabu (2/7/2025).

Berdasarkan data BPS per Februari 2024, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus perguruan tinggi baru mencapai 10,20 persen. Sementara yang lulus SMA/sederajat mencapai 30,85 persen.

Kadafi menilai program KIP Kuliah penting untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat dari keluarga tidak mampu. Namun, menurutnya, jumlah penerima dan besaran bantuan KIP Kuliah masih belum memadai.

“Banyak anak-anak muda di daerah, termasuk di Lampung, gagal kuliah bukan karena tidak mampu secara akademik, tapi karena tidak punya biaya. KIP Kuliah harus diperluas, baik dari sisi kuota maupun nominal bantuannya,” ujarnya.

Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp14,698 triliun untuk KIP Kuliah, yang menyasar lebih dari 1 juta mahasiswa penerima manfaat. Meski demikian, Kadafi menilai angka tersebut belum cukup menjawab tantangan besar dalam pemerataan pendidikan tinggi.

“Kami di Komisi X akan terus mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pendidikan tinggi harus jadi hak semua, bukan hanya milik yang mampu,” tegas Kadafi