Rencana pemerintah melakukan import beras sebesar 1-1,5 juta ton sebagaimana disampaikan oleh Menko Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sangat disayangkan dan harus kita tolak.

Rencana ini telah menyebabkan anjloknya harga harga jual gabah kering panen (GKP) di kalangan petani. Sehingga hasil panen yang dinikmati petani tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Rencana import beras ini juga tidak tepat dari sisi waktu, karena berbarengan dengan musim panen para petani. Karena awal Maret hingga Mei, petani di sejumlah daerah memasuki masa panen raya. Mereka adalah petani di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan.

Meskipun import beras masih dalam tahap rencana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering panen petani. Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh tengkulak untuk “memainkan harga” sehingga merugikan petani.Selain itu, alasan Iron stock baik untuk cadangan yang disampaikan pemerintah juga layak dikaji kembali. Sebab alasan ini telah menyebabkan kerugian yang dialami jutaan patani di Indonesia dan berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statsistik mencatatkan terjadinya peningkatan produksi panen padi dari tahun 2019 yang mencapai 54.604.033,34 ton menjadi 54.649.202,24 ton pada tahun 2020. Ada peningkatan mencapai 45.000 ton.

Pada kuartal I tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26%.Atas dasar itu, kami Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani Menyerukan :

  1. Meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras 1-1,5 juta ton.
  2. Menuntut kepada Bulog untuk mendahulukan penyerapan gabah kering panen dari petani dengan harga yang layak.
  3. Meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian untuk menjaga stok beras dan pangan lainnya.

Jakarta, 10 Maret 2021

Ketum
DPN Gerbang Tani

Idham Arsyad