JAKARTA, 11 November 2026 – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi,menyoroti pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) susulan bagi puluhan ribu peserta didik di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 36.999 peserta didik dari 589 satuan pendidikan di Kalimantan Tengah dijadwalkan mengikuti TKA susulan akibat gangguan karhutla yang menghambat pelaksanaan asesmen pada jadwal utama.

Menanggapi kondisi tersebut, Kadafi menyampaikan keprihatinan sekaligus empati mendalam kepada para peserta didik, guru, dan keluarga yang terdampak. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama, tanpa mengesampingkan hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan yang adil dan setara.

“Kami turut prihatin atas kondisi yang dihadapi anak-anak kita di Kalimantan Tengah. Jangan sampai mereka menjadi korban dua kali, pertama akibat bencana karhutla, kemudian kehilangan kesempatan mengikuti asesmen secara optimal. Negara harus hadir memastikan hak pendidikan mereka tetap terlindungi,” tegas Kadafi.

Menurutnya, pelaksanaan TKA susulan tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan jadwal administratif, tetapi harus benar-benar menjamin kesiapan dan kenyamanan peserta didik dalam mengikuti asesmen.

Untuk itu, Kadafi meminta Kemendikdasmen berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan guna memastikan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan TKA susulan terpenuhi, mulai dari kesiapan ruang ujian, perangkat asesmen, jaringan internet, hingga sistem pengawasan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesetaraan standar pelaksanaan dan penilaian agar peserta TKA susulan memperoleh kesempatan yang sama dengan siswa yang telah mengikuti asesmen pada jadwal utama.

“Anak-anak yang terdampak bencana harus mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan sampai kondisi di luar kendali mereka justru menimbulkan ketidakadilan dalam proses pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kadafi mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme penanganan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk menyiapkan langkah antisipatif apabila bencana serupa terjadi di wilayah lain.

“Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas, terukur, dan responsif agar kegiatan pendidikan tetap dapat berlangsung dalam situasi darurat. Keselamatan siswa harus diutamakan, sementara hak pendidikan mereka wajib dijamin,” tambahnya.

Kadafi berharap pelaksanaan TKA susulan di Kalimantan Tengah dapat berlangsung aman, lancar, transparan, dan berkeadilan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan serta kesiapan psikologis peserta didik pascabencana.

“Bencana tidak boleh merampas masa depan anak-anak kita. Dalam kondisi sesulit apa pun, negara harus memastikan setiap anak tetap memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depannya melalui pendidikan,” pungkasnya.