Jakarta – Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI pada Rabu, 16 Juli 2025, dengan agenda utama pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024. Dalam raker tersebut, Kemendikdasmen menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Namun, meskipun Kemendikdasmen berhasil meraih opini tertinggi dari BPK tersebut, sejumlah catatan kritis tetap disampaikan oleh para anggota dewan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. Ia menyoroti berbagai permasalahan yang masih membayangi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP), terutama menyangkut validitas dan akurasi data penerima bantuan.

“Banyak siswa yang secara kondisi layak menerima bantuan, namun justru dianggap tidak layak dalam sistem. Bahkan, tak sedikit yang tertolak hanya karena persoalan data. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam proses verifikasi dan pembaruan data PIP yang perlu segera dibenahi,” tegas Kadafi.

Selain itu, Kadafi juga menyoroti stagnasi anggaran untuk jenjang Sekolah Dasar yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Anggaran untuk siswa SD yang masih di angka Rp450.000 per tahun itu sudah hampir 10 tahun tidak berubah. Dengan harga kebutuhan pokok sekarang dan tantangan akses terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), angka itu sudah tidak mencukupi,” ujar Kadafi.

Ia juga menambahkan, di sejumlah daerah terpencil, siswa dan orang tua harus menempuh perjalanan jauh ke bank untuk mencairkan dana bantuan, yang justru membuat dana habis hanya untuk ongkos transportasi.

“Kadang dana bantuan itu justru habis hanya untuk bayar ojek ke bank. Ini harus menjadi perhatian agar mekanisme penyaluran bantuan bisa lebih efisien dan menjangkau langsung ke siswa,” pungkasnya.

Raker ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi Kemendikdasmen untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pendidikan dasar dan menengah, baik dari sisi anggaran, program, maupun distribusi bantuan pendidikan yang lebih adil dan merata.