Jakarta – (26/1/21) Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan Indonesia, mengadakan rapat dengar pendapat umum Panja Peta Jalan Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 melalui media Zoom dan fisik yang dimulai pada pukul 15.00-selesai di ruang rapat Komisi X DPR RI. Pada pukul 15.31 rapat dibuka dengan ketentuan jumlah anggota rapat telah memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1)  peraturan DPR RI tentang tata tertib dan rapat terbuka untuk umum. Rapat ini dipimpin oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. beliau merupakan ketua komisi X DPR RI. 

Selain itu, rapat dengar pendapat juga dihadiri oleh Sekrataris rapat, Dadang Prayitna, S.IP., M.H dan 22 orang dari 31 anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI. Rapat dengan pendapat ini dilaksanakan guna membahas evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh selama pandemic covid 19, membahas hasil penelitian pelaksanaan PJJ selama pandemic covid 19 dan menentukan skema PJJ sebagi bagian dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia. 

image
Foto : Agustina Wilujeng Pramestuti SS (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)

Narasumber dalam rapat ini berasal dari berbagai kalangan, yaitu Totok Suprayitno, Ph.D (Balitbangbuk), Retno Listyanti, M.Si (KPAI), Ali Rif’an (Direktur Eksekutif ASI), Prof. Dr. Ir Hj Netti Herawati, M.Si (Ketua Umum HIMPAUDI) dan Sirojudin Abbas, Ph.D (CEO SMRC). Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, kemudian pemaparan Totok Suprayitno, Ph.D (Balitbangbuk), Retno Listyanti, M.Si (KPAI), Prof. Dr. Ir Hj Netti Herawati, M.Si (Ketua Umum HIMPAUDI), Sirojudin Abbas, Ph.D (CEO SMRC) dan Ali Rif’an (Direktur Eksekutif ASI), kemudian dilanjutkan dengan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI. 

Kesimpulan RDPU Peta Jalan Indonesia dan Evaluasi PJJ selama Pandemi Covid 19 yaitu:

1. Balitbangbuk menyampaikan diantaranya bahwa, kurikulum darurat lebih banyak digunakan di masa pandemic, sebagian besar guru telah melakukan asesmen diagnostic, bantuan kuota internet telah diterima oleh sebagian besar guru dan siswa, perlunya dukungan peningkatan kompetensi melalui pelatihan guru dan meskipun orang tua telah mendampingi siswa dengan penud dedikasi selama BDR, 53% siswa SD mengeluhkan kemampuan orang tua mereka.

2. KPAI menyampaikan diantaranya bahwa, terjadi disparitas digital yang lebar, hanya anak keluarga yang kaya yang terjalani PJJ, banyak siswa tidak dapat mengikuti PJJ karena tidak memiliki alat daring dan tidak sanggup membeli kuota internet, kuota Pendidikan Kemendikbud belum tepat sasaran atau banyak terjadi kemubadziran, para guru masih berfokus pada kurikulum K13 yang syarat materi sehingga harus memberikan tugas dan minim berinteraksi dengan siswa.

3. Arus Survei Indonesia menyampaikan diantaranya bahwa, kualitas internet Indonesia masih menjadi masalah besar dalam membangun ekosistem pembelajaran daring, lebih dari 47000 satuan pendidikan tidak memiliki akases listrik serta internet, gawai, kebutuhan internet sehat merupakan kebutuhan mendesak karena adanya sisi negatif internet.

4. SMRC menyampaikan diantaranya bahwa, siswa mengaku banyak masalah terkait PJJ, akses internet dari segi demografi sangat rendah, ketimpangan pembelajaran makin melebar, rendahnya akses internet untuk lokasi pedesaan dan ketersediaan akses internet secara konsisten dinyatakan sebagai masalah, beban biaya untuk melakukan PJJ dan dampak negatif psikologis pada siswa selama PJJ, mulai dari rasa kesepian hingga keterlambatan keterampilan sosial “socialization delays”.

5. HIMPAUDI menyampaikan diantaranya bahwa, tidak semua tempat dapat mengakses jaringan internet, tidak semua guru dan orang tua mempunyai HP, kompetensi dan kesadaran orang tua/masyarakat tentang pentingnya PAUD masih rendah 52,3% anak menginginkan pembelajaran tatap muka, anak mengalami depresi, anak menginginkan banyak berkomunikasi dengan guru, terjadi kekerasan psikis sampai fisik, pemberian kuota Pendidikan belum merata dan efektif.