Disadur dari : medcom.id
Jakarta: Anggaran untuk sektor pendidikan 2021 mencapai Rp550 triliun. Namun, anggaran yang besar itu tak bisa sepenuhnya digunakan menangani isu penting di dunia pendidikan.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan anggaran tersebut belum memiliki fokus yang jelas. Sebab, 20 persen porsi anggaran pendidikan dari APBN, tak seluruhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sehingga sulit menyentuh isu fundamental.
“Kami ingin 20 persen anggaran pendidikan kita didedikasikan untuk pendidikan supaya isu-isu fundamental di kemudian hari bisa dituntaskan,” kata Huda dalam diskusi Peta Jalan Pendidikan-PB PGRI secara daring, Selasa, 2 Februari 2021.
Huda mengatakan Kemendikbud hanya mengelola Rp 81,5 triliun dari total anggaran untuk sektor pendidikan. Menurutnya, anggaran tersebut hanya dapat menutupi kesenjangan dan menjamin pemerataan pendidikan.
Sisanya digunakan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang berdaya saing. Dengan begitu persoalan pendidikan belum akan tuntas secara menyeluruh.
“Pada konteks ini persoalan kita menjadi belum tuntas, isu-isu fundamental terkait pendidikan belum secara berangsur dicicil untuk menjadi komitmen penyelesaian. Seperti kesejahteraan guru, isu sarana dan prasarana, dan seterusnya,” ungkap Huda.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memang berencana menggunakan anggaran yang masuk ke Kemendikbud sebesar Rp81,5 triliun itu untuk mengembangkan wilayah. Nadiem lebih fokus kepada penyelesaian kesenjangan pendidikan.
“Selain itu kita ingin menjamin pemerataan hingga menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” kata Nadiem dalam taklimat media awal tahun, Selasa 5 Januari 2021.
(AGA)
Be the first to write a comment.