MESUJI, ,- Sejak 1 September 2025 lalu Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam kerja sama melalui Publikasi dan Informasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mesuji, keluhkan adanya pesanan Advetorial (ADV) tidak kunjung dibayar.

Keluhan serius terkait penundaan pembayaran honorarium publikasi yang telah terbit sejak tiga bulan lalu, ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat para wartawan dan rasa kecewa yang mendalam terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mesuji.

Hal tersebut menyebar luas dibeberapa grup WhatsApp dan dipublikasikan dibeberapa media yang ada dimesuji.

Ketidak jelasan pembayaran Advetorial (ADV) yang sudah dipesan dan sudah ditayangkan ini, Ketua DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia Mesuji yaitu Herman Taloh mengatakan; “Terkait hal ini, sangat saya sayangkan perlakuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Mesuji, yang tidak menanggapi dengan serius tentang pembayaran Advetorial yang sudah dipesan mereka, perbuatan dan perlakuan mereka ini tentu merugikan kalangan wartawan, Advetorial itukan sudah dipesan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang PPN. nya sudah ditanda tangani, kalaupun itu dinolkan seharusnya jangan ada pesanan.” Jelas Herman

” Mengenai delik hukumnya tentu sudah jelas hal ini sangat merugikan kalangan wartawan, para wartawan sudah tayangkan pesanan dan sudah komitmen dengan redaksi atau pimpinan perusahaan media, redaksi tidak mau tahu pesanan harus dibayar sesuai kesepakatan dengan adanya hal ini pihak yang sudah pesan Advetorial ya harus bertanggung jawab”tambahnya.

​Berdasarkan salah satu bukti pengeluaran yang beredar, pembayaran tersebut terkait kegiatan “Peningkatan Kapasitas (DPRD) sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1 Kegiatan bulan Juni 2025” dengan nominal pembayaran Satu Juta Rupiah (Rp1.000.000) untuk biaya jasa Iklan/Media, Rincian, dan Pemasukan Advartorial (ONLINE) kepada media tertentu.

Meskipun bukti pengeluaran (BKP) telah dibuat, penundaan pembayaran ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para wartawan Mesuji.

​Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi maupun tanggapan dari pihak terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Mesuji.
,,,,)