SIARAN PERS

DR. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.
Anggota Komisi X DPR RI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Guru Menumpuk di Kota, Sekolah di Daerah Kekurangan: Kadafi Dorong Pemerintah Benahi Distribusi Guru!

Jakarta, 16 November 2026 – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., mendorong pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) tata kelola guru nasional untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Kadafi, pemerataan guru merupakan salah satu persoalan mendasar yang harus diselesaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ketersediaan tenaga pendidik tidak cukup hanya dilihat dari jumlah secara keseluruhan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah, jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan kondisi geografis daerah.

“Pemerataan pendidikan harus dimulai dari pemerataan guru. Jangan sampai ada sekolah yang kesulitan mendapatkan tenaga pendidik, sementara kebutuhan guru di wilayah lain belum terdistribusi secara optimal. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, di mana pun mereka tinggal,” ujar Kadafi.

Ia menilai, persoalan distribusi guru membutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa pemetaan kebutuhan yang akurat, kebijakan rekrutmen tenaga pendidik berisiko tidak menjawab persoalan kekurangan guru di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Karena itu, Kadafi mendorong pemerintah membangun sistem pemetaan kebutuhan guru secara berkala dan berbasis data. Pemetaan tersebut perlu menjadi dasar dalam menentukan rekrutmen, penempatan, mutasi, hingga pengembangan kompetensi dan karier tenaga pendidik.

“Kita tidak bisa hanya berfokus pada penambahan jumlah guru melalui rekrutmen. Pemerintah juga harus memastikan penempatannya sesuai kebutuhan riil sekolah. Kebijakan ini harus dirancang secara terukur agar persoalan kekurangan dan ketimpangan distribusi guru dapat ditangani secara berkelanjutan,” tegasnya.

Selain distribusi, Kadafi juga menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan kepastian status guru, baik aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru non-ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, peta jalan tata kelola guru nasional juga perlu mencakup pengembangan kompetensi, kepastian jenjang karier, serta dukungan dan insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Ia menambahkan, keberhasilan pemerataan guru sangat bergantung pada koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyelaraskan data kebutuhan, perencanaan anggaran, serta kebijakan penempatan tenaga pendidik.

“Guru merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Karena itu, negara harus memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pendidik yang cukup dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai kondisi geografis dan keterbatasan daerah membuat anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.

Kadafi berharap penyusunan peta jalan tata kelola guru nasional dapat menjadi agenda penting dalam pembenahan sistem pendidikan Indonesia. Melalui perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, ketimpangan distribusi tenaga pendidik diharapkan dapat dikurangi sehingga kualitas pendidikan semakin merata di seluruh Indonesia.

Pemerataan pendidikan bukan hanya tentang memastikan setiap anak memiliki akses ke sekolah, tetapi juga memastikan setiap sekolah didukung tenaga pendidik yang cukup, kompeten, dan berkualitas. (Restu)