JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., mendorong pemerintah menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional sebagai bagian dari implementasi APBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik, memberikan kepastian status kepegawaian, serta memastikan setiap sekolah di Indonesia mendapatkan guru sesuai kebutuhan.

Kadafi menilai persoalan guru masih menjadi salah satu tantangan mendasar dalam pembangunan pendidikan nasional. Ketimpangan jumlah dan distribusi guru antardaerah, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan mata pelajaran, serta persoalan status kepegawaian membutuhkan penanganan yang terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, peningkatan anggaran pendidikan harus diikuti dengan perencanaan kebutuhan tenaga pendidik yang lebih akurat. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan belanja rutin, tetapi juga mampu memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

“APBN 2027 harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara menyeluruh. Kita membutuhkan peta jalan yang jelas, mulai dari pemetaan kebutuhan, rekrutmen, redistribusi, peningkatan kompetensi, sampai kesejahteraan guru. Jangan sampai anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi masih ada sekolah yang kekurangan guru,” ujar Dr. H. Muhammad Kadafi.

Anggaran Guru Harus Berbasis Kebutuhan Riil

Dalam pembahasan anggaran pendidikan 2027, pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun, meningkat Rp28 triliun dari pagu awal Rp61,10 triliun.

Dari tambahan tersebut, Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, Rp5 triliun dialokasikan untuk mendukung program revitalisasi satuan pendidikan.

Kadafi menilai kebijakan tersebut perlu diikuti dengan perencanaan jangka panjang agar peningkatan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah.

“Anggaran untuk guru harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan sekolah. Kita perlu mengetahui secara pasti sekolah mana yang kekurangan guru, mata pelajaran apa yang belum terpenuhi, dan daerah mana yang membutuhkan afirmasi khusus. Dari situ pemerintah dapat menghitung kebutuhan formasi sekaligus kebutuhan anggarannya,” katanya.

Kebutuhan Guru Harus Diantisipasi melalui Perencanaan Nasional

Kebutuhan pemenuhan tenaga pendidik juga menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan 2027. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pemenuhan guru mencapai sekitar 464.856 orang dan menyiapkan rekrutmen guru CPNS secara bertahap mulai 2027.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pengalihan sekitar 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Menurut Kadafi, kebijakan tersebut harus ditempatkan dalam satu kerangka perencanaan nasional. Pengangkatan guru perlu mempertimbangkan kebutuhan formasi, distribusi geografis, jenjang pendidikan, serta kesesuaian bidang keahlian.

“Pengangkatan guru tentu penting, tetapi setelah itu harus dipastikan penempatannya tepat. Jangan sampai kita menyelesaikan persoalan status kepegawaian, tetapi persoalan kekurangan guru di daerah terpencil dan sekolah tertentu masih belum terselesaikan,” ujarnya.

Pemerataan Guru Tidak Bisa Dibebankan kepada Daerah

Kadafi juga menyoroti pentingnya pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda sehingga kebijakan pemenuhan tenaga pendidik tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Ia mendorong adanya sinkronisasi kebijakan dan anggaran antara Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BKN, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam konteks tersebut, skema Transfer ke Daerah (TKD) perlu memperhatikan kebutuhan riil layanan pendidikan, terutama bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah kepulauan, serta daerah dengan keterbatasan fiskal.

“Negara harus memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil mendapatkan hak pendidikan yang sama. Guru yang bersedia bertugas di wilayah 3T juga harus mendapatkan dukungan yang memadai, mulai dari insentif, tempat tinggal, akses transportasi, hingga pengembangan karier,” kata Kadafi.

Lima Prioritas dalam Peta Jalan Tata Kelola Guru

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan secara terukur, Dr. H. Muhammad Kadafi mengusulkan lima agenda utama dalam Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional.

Pertama, pemetaan kebutuhan guru berbasis data nasional yang terintegrasi hingga tingkat satuan pendidikan, dengan memperhitungkan jumlah peserta didik, rombongan belajar, jenjang pendidikan, dan kebutuhan mata pelajaran.

Kedua, reformasi rekrutmen dan redistribusi guru berdasarkan kebutuhan riil sekolah serta kondisi geografis masing-masing daerah.

Ketiga, penyelesaian persoalan status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk kepastian karier bagi guru non-ASN dan PPPK.

Keempat, pemerataan kompetensi dan profesionalisme melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi transformasi digital pendidikan.

Kelima, penguatan sistem pembiayaan dan evaluasi melalui integrasi APBN dan APBD, penetapan indikator kinerja, serta pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Kadafi menegaskan, peta jalan tersebut perlu memiliki target jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan tahun 2027 sebagai titik awal pelaksanaan serta proyeksi kebutuhan pembiayaan yang berkelanjutan.

“Pemerataan guru merupakan bagian dari keadilan pendidikan. Kita tidak boleh membiarkan kualitas pendidikan seorang anak ditentukan oleh tempat tinggalnya. Karena itu, kebijakan anggaran harus memastikan setiap sekolah memiliki guru yang cukup, kompeten, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat menjadikan Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga persoalan distribusi, status, kesejahteraan, dan kualitas guru dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.