Bandar Lampung — Presiden Mahasiswa Universitas Malahayati, Wiwin Sanjaya, mendesak Kapolda Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan penimbunan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta praktik mafia BBM yang berpotensi merugikan masyarakat di sejumlah wilayah lampung.

Wiwin menilai, antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat mobilitas, serta berdampak terhadap roda perekonomian.

“Jangan sampai masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara di sisi lain terdapat pihak-pihak yang justru diduga mengambil keuntungan melalui praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM. Ini persoalan serius yang harus segera diusut,” ujar Wiwin.

Menurut Wiwin, kondisi ini harus menjadi perhatian serius Polda Lampung. Aparat penegak hukum perlu memastikan apakah terdapat praktik penyelewengan distribusi, penimbunan, maupun jaringan mafia BBM yang menyebabkan terganggunya pasokan di tengah masyarakat.

“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada asumsi dan saling lempar tanggung jawab. Jika terdapat dugaan praktik ilegal, maka harus ada penyelidikan yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar,” tegas Wiwin.

Atas kondisi tersebut, Wiwin menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kapolda Lampung:

1. Segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Lampung.
2. Mengusut kemungkinan adanya jaringan mafia BBM, mulai dari pemasok, perantara, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi ilegal.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap SPBU yang terindikasi melakukan penyimpangan distribusi BBM.
4. Menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat.
5. Membuka transparansi kepada publik terkait perkembangan penyelidikan dan penanganan dugaan praktik mafia BBM.

“Kapolda Lampung harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Jangan biarkan persoalan distribusi BBM menjadi ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri. Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” lanjut Wiwin.

Wiwin juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak, tegasnya.
W
“BBM ADALAH HAK KEBUTUHAN MASYARAKAT, BUKAN LADANG KEUNTUNGAN BAGI PARA MAFIA. USUT TUNTAS, JANGAN TUTUP MATA!”