BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Bandar Lampung ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Lampung, serta ketua DPRD kabupaten/kota.

Gubernur Rahmat menegaskan pentingnya upaya bersama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami percaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama sesuai visi Presiden Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Karena itu, kita perlu menjalin komitmen bersama dan mengambil banyak insight dari KPK,” ujar Rahmat.

Ia juga menyinggung hasil Survei Persepsi Korupsi tahun 2024 yang menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Dari hasil survei itu, kita bisa melihat daerah mana yang perlu pembenahan. Alhamdulillah, kini ada 15 bupati dan wali kota baru yang membawa semangat baru memperbaiki kinerja pemerintahan di Lampung ke depan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang berhasil menghadirkan seluruh kepala daerah dan instansi vertikal dalam satu forum koordinasi.

“Menurut saya, kegiatan hari ini luar biasa. Gubernur berhasil mengumpulkan bupati, wali kota, bahkan instansi vertikal dalam satu kegiatan strategis seperti ini,” tuturnya.

Setyo menegaskan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Harapannya, upaya pencegahan korupsi dapat diterapkan secara konsisten di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota. Semua pihak harus saling mengingatkan dan menjalankan peran fundamentalnya agar aparatur tetap berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(Bust)